PADANG, Massa yang terdiri dari mahasiswa, persatuan ojek online, dan masyarakat kembali menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Sumbar, Senin (1/9/2025). Aksi ini menyoroti berbagai isu nasional hingga kebijakan daerah.
Presiden Mahasiswa BEM KM Universitas Andalas, Dedi Irwasyah, menyampaikan sejumlah tuntutan yang dibawa massa dalam aksi tersebut. Pertama, percepatan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset yang dinilai penting untuk memberantas praktik korupsi.
Kedua, mendesak agar Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (RUU HAM) dikaji ulang karena banyak pasal yang dinilai berpotensi melemahkan perlindungan HAM.
Selain itu, massa juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap terlalu banyak membebani anggaran daerah. Mereka meminta agar program tersebut dievaluasi menyeluruh agar benar-benar tepat sasaran.
Di tingkat daerah, massa menuntut pemerintah Sumbar lebih transparan dalam penggunaan anggaran dan kebijakan publik. Mereka juga mendesak agar segera dirumuskan Peraturan Daerah (Perda) yang tegas terkait perilaku menyimpang LGBT.
“Perlu tindak tegas perilaku menyimpang LGBT. Sumbar menjadi provinsi tertinggi ke-5 LGBT di Indonesia. Perlu Perda penetapan sanksi soal hal itu,” ujar Dedi.
Ia menegaskan, aksi ini telah dirancang sebagai aksi damai. Sebelumnya, perwakilan kampus telah sepakat untuk menghindari tindakan anarkis serta menjaga kedisiplinan peserta aksi.
“Jika ada indikasi aksi berubah menjadi anarkis, kami siap menarik diri. Ini aksi damai,” tegasnya.
Surat pemberitahuan aksi serta dokumen tuntutan sudah lebih dulu dikirimkan kepada DPRD Sumbar. Massa berharap pimpinan dewan berkenan menemui mereka dan memberikan respons terbuka atas tuntutan yang disuarakan.
0 Comments